DHAKA, MATAJAMBI.COM - Krisis politik di Bangladesh mencapai puncaknya setelah kelompok mahasiswa terkemuka menyerukan pengunduran diri Presiden Mohammed Shahabuddin. Seruan ini muncul menyusul komentar kontroversial Shahabuddin yang meragukan pengunduran diri mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus lalu, memicu kemarahan di kalangan mahasiswa dan oposisi.
Melansir ABC News, mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi memberikan tenggat waktu dua hari kepada Shahabuddin untuk mundur dari jabatannya. Ratusan pengunjuk rasa, sebagian besar mahasiswa, turun ke jalan di ibu kota Dhaka, dengan beberapa di antaranya mencoba menyerbu istana presiden. Para pengunjuk rasa menuduh Shahabuddin terlibat dalam mendukung rezim “fasis” Sheikh Hasina, yang mereka anggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif terhadap oposisi.
Dalam upaya membubarkan kerumunan yang semakin panas, pihak kepolisian menggunakan granat kejut untuk menghalau para pengunjuk rasa dari area sekitar istana. Meskipun situasi sempat tegang, tidak ada laporan korban cedera serius, namun ketegangan di Dhaka tetap tinggi.
Akar dari ketegangan ini bermula dari pernyataan Shahabuddin dalam sebuah wawancara dengan media lokal, di mana ia menyatakan bahwa ia belum menerima surat pengunduran diri resmi dari Sheikh Hasina, yang secara mengejutkan mundur dari jabatannya pada Agustus 2024. Pernyataan ini bertentangan dengan pidato publik Shahabuddin sebelumnya, di mana ia mengaku telah menerima surat pengunduran diri tersebut.
Baca Juga : Tekad Raih Kemenangan, Persib Bandung Siap Tampil Maksimal Lawan Lion City Sailors
“Saya sudah berusaha keras untuk mendapatkan surat itu, tetapi gagal,” ujar Shahabuddin dalam wawancaranya, yang langsung memicu gelombang kemarahan dari pemerintah sementara dan para aktivis mahasiswa. Mereka menuduh presiden menyebarkan kebohongan dan menutupi situasi sebenarnya.
Menurut Asif Nazrul, seorang penasihat hukum negara, pernyataan Shahabuddin bertentangan dengan konstitusi Bangladesh yang mengharuskan perdana menteri untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara tertulis kepada presiden. Nazrul secara terbuka mempertanyakan apakah Shahabuddin masih layak memegang jabatannya setelah pernyataan yang dianggap menyesatkan tersebut.
Para ahli politik dan hukum di Bangladesh memperingatkan bahwa pengunduran diri Shahabuddin dapat menciptakan kekosongan konstitusional yang berbahaya. Menurut mereka, jika presiden mundur tanpa mekanisme yang jelas, negara bisa terjebak dalam krisis politik yang lebih besar, mengingat saat ini Bangladesh berada di bawah pemerintahan sementara.
“Pengunduran diri presiden, jika tidak diikuti dengan langkah-langkah konstitusional yang tepat, dapat membuat negara ini terperangkap dalam kebuntuan politik. Hal ini bisa mengancam stabilitas negara,” kata Dr. Mahfuz Ahmed, pakar politik Bangladesh, kepada media lokal.
Selain itu, ketidakpastian terkait masa depan politik negara semakin memburuk dengan perbedaan pendapat di antara elit politik. Tokoh-tokoh penting dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, telah mengadakan pertemuan dengan pemerintah sementara yang dipimpin oleh ekonom terkemuka Muhammad Yunus untuk membahas solusi atas krisis ini.
Nazrul Islam Khan, seorang pemimpin senior BNP, menegaskan bahwa kelompok pro-demokrasi akan bersatu untuk menghadapi situasi yang semakin genting ini. "Kami tidak bisa diam ketika negara dalam kondisi genting. Kita harus bersatu untuk melawan segala bentuk kediktatoran," tegasnya.
Baca Juga : KemenPPPA Tindak Lanjuti Kasus Vadel Badjideh dan Janjikan Perlindungan untuk Putri Nikita Mirzani
Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah sementara yang dibentuk setelah pengunduran diri Sheikh Hasina dijadwalkan mengadakan rapat kabinet darurat untuk membahas masalah ini. Pemerintah sementara dipimpin oleh Muhammad Yunus, yang selama ini dikenal karena upayanya mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Yunus sebelumnya menjanjikan transisi damai menuju pemilu, tetapi krisis yang berkembang di sekitar Presiden Shahabuddin menempatkan upaya tersebut dalam bahaya.