“Kami mendorong semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang telah berjalan. Semua ini harus diselesaikan melalui dialog dan tindakan konstitusional,” ujar Yunus dalam sebuah pernyataan resmi.
Namun, mahasiswa dan kelompok oposisi tetap menuntut agar Shahabuddin segera mundur. Mereka menganggap presiden sebagai simbol rezim otoriter yang masih berusaha mempertahankan kekuasaan, meskipun Sheikh Hasina telah meninggalkan jabatannya.
Krisis politik ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pemerintahan Bangladesh, terutama ketika terjadi pergantian kekuasaan. Pergulatan politik antara kelompok pro-demokrasi, pemerintah sementara, dan sisa-sisa rezim sebelumnya semakin menambah ketegangan di negara yang telah lama berjuang untuk mempertahankan stabilitas politik.
Banyak pihak khawatir bahwa jika ketegangan terus berlanjut, kekerasan dapat semakin meluas dan mengganggu upaya Bangladesh untuk membangun kembali setelah bertahun-tahun mengalami gejolak politik.
Dengan tenggat waktu dua hari yang diberikan oleh Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi, nasib Presiden Shahabuddin masih belum jelas. Apakah dia akan memilih mundur atau justru bertahan di tengah tekanan yang terus meningkat, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sementara itu, situasi politik Bangladesh tetap dalam keadaan yang sangat genting.*