JAKARTA, MATAJAMBI.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melayangkan 14 pertanyaan utama kepada mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam pemeriksaannya pada Kamis 13 Maret 2025
Ahok dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjalani pemeriksaan intensif selama hampir sembilan jam di Gedung Kejagung, dengan fokus utama pada tugas dan kewenangannya saat masih menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Usai pemeriksaan, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa penyidik ingin menggali lebih dalam terkait fungsi Ahok dalam menjalankan tugasnya di jajaran direksi Pertamina.
Baca Juga: Ahok Ungkap Fakta Mengejutkan Usai Diperiksa Kejagung: 'Saya Hanya Tahu Se-Kaki, Mereka Sudah Se-Kepala!'
"Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran dan tanggung jawab yang bersangkutan selama menjadi komisaris utama dalam struktur perusahaan atau holding PT Pertamina (Persero)," ujar Harli di Gedung Kejagung, Jakarta.
Lebih lanjut, penyidik juga mendalami sejauh mana pengawasan yang dilakukan Ahok terhadap kegiatan impor minyak mentah dan distribusi produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini penting untuk memastikan apakah ada indikasi penyimpangan dalam kebijakan yang diambil selama periode tersebut.
Harli menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung, dan Kejagung akan terus mengumpulkan bukti serta dokumen tambahan dari berbagai pihak, termasuk dari internal Pertamina.
"Proses ini masih berjalan, dan penyidik akan terus mendalami setiap keterangan yang diberikan," jelasnya.
Dengan perkembangan terbaru ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Ahok akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan guna melengkapi data yang sedang dikumpulkan oleh Kejagung.
Kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan sumber daya energi nasional. Kejagung sendiri telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini dan terus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.
Artikel ini telah diperbarui agar lebih menarik, berbeda dari versi aslinya, dan dioptimalkan untuk SEO serta Google Discover agar lebih mudah ditemukan oleh pembaca.