Baca Juga: Dahsyat! Video Detik-Detik Banjir Bandang Terjang Puncak Bogor, Warga Berhamburan!"Pendanaan seperti ini seharusnya berasal dari APBN, bukan dari APBD yang seharusnya difokuskan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Dugaan Keterkaitan dengan Partai Politik
Selain soal anggaran, muncul dugaan bahwa PT LTI memiliki keterkaitan erat dengan Partai Gerindra. Annisa menyoroti bahwa jajaran direksi dan komisaris perusahaan tersebut diketahui memiliki latar belakang politik di partai tersebut.
"Dari hasil penelusuran kami, ditemukan bahwa beberapa petinggi PT LTI memiliki hubungan dengan Partai Gerindra. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa penunjukan perusahaan ini sarat kepentingan politik," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa dalam regulasi pengadaan barang dan jasa, setiap proyek yang dibiayai oleh negara harus melewati proses tender terbuka dan transparan. Namun, dalam kasus ini, tidak ada informasi yang jelas mengenai mekanisme seleksi penyelenggara acara.
Baca Juga: Aku Cuma Bisa Berdoa! Istri Fiersa Besari Ungkap Kekhawatiran Saat Sang Suami Terjebak di Puncak Carstensz
"Jika terbukti benar, ini tidak hanya melanggar aturan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menunjukkan adanya pola politik balas budi yang dapat merugikan keuangan negara," tegasnya.
Pemerintah Membantah Dugaan Penyimpangan
Menanggapi kontroversi ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa seluruh pendanaan untuk retret kepala daerah di Akmil Magelang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari APBD.
"Seluruh pembiayaan acara ini ditanggung oleh APBN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tidak ada dana dari APBD yang digunakan," ujar Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia juga membantah tudingan bahwa PT LTI memiliki hubungan dengan Partai Gerindra.
Baca Juga: Fiersa Besari Dievakuasi! Begini Kronologi Insiden di Puncak Carstensz, Tim Ekspedisi Nyaris Tak Selamat
"PT LTI bukan milik kader Gerindra. Mereka hanya bertindak sebagai penyelenggara, sementara tempatnya difasilitasi oleh Akademi Militer," tegasnya.
Hadi pun memastikan bahwa tidak ada transfer dana dari pemerintah daerah kepada PT LTI.
"Harusnya memang tidak ada aliran dana dari daerah ke penyelenggara. Semua diurus langsung oleh Kemendagri," katanya.
Namun, pernyataan ini tidak serta-merta meredakan polemik. Sebagian pihak menilai bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran untuk program ini tetap perlu dikaji lebih dalam.