"Kami mendesak tindakan tegas terhadap pelanggaran sumpah jabatan, etika birokrasi, dan penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat dalam pemalsuan dokumen," ujar perwakilan Fraksi.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PPP juga mempertanyakan realisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Mereka menyoroti sejumlah catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang hingga 22 Juli 2024 belum ditindaklanjuti oleh Pemprov.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian mereka antara lain:
Adanya kekurangan volume dan kualitas pada tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan.
Denda atas keterlambatan pekerjaan di Dinas PUPR senilai Rp12,89 miliar belum ditindaklanjuti lebih dari 60 hari sejak jatuh tempo.
"Ini sudah melewati tenggat waktu sesuai ketentuan. Kami menuntut penjelasan konkret dari pemerintah provinsi," tegas PPP.
Fraksi PPP juga menyinggung anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp8,5 miliar yang tidak direalisasikan sama sekali selama tahun 2024.
Mereka menyarankan agar pos anggaran tersebut tidak kembali dicantumkan dalam RAPBD 2026 apabila tidak digunakan secara efektif.
Selain itu, perhatian turut diberikan pada rendahnya penyerapan bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan di seluruh wilayah Jambi. Dari total alokasi Rp168,2 miliar, hanya sekitar 32,5 persen atau Rp54,6 miliar yang terealisasi.
Baca Juga: Heboh di Medsos! Bule Terpukau Lihat Pegawai SPBU Indonesia Bawa Uang Gepokan Tanpa Takut
"Kami ingin tahu apakah dana yang baru ditransfer pada Juli 2025 merupakan tunda bayar tahun lalu atau memang bagian dari anggaran tahun ini," kata perwakilan PPP.
Fraksi PPP juga meminta kejelasan atas data penyusutan aset tetap milik daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.