MATAJAMBI.COM – Sebuah video memperlihatkan dugaan tindakan intimidasi oleh pria yang mengaku sebagai anggota polisi terhadap seorang pengemudi mobil beredar luas di media sosial.
Rekaman tersebut diunggah oleh akun Instagram @perspekshit pada Minggu, 3 Agustus 2025, dan langsung menarik perhatian publik.
Peristiwa itu diduga terjadi di kawasan Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat situasi tegang di dalam mobil saat pengemudi mempertanyakan maksud dan wewenang pria tersebut yang meminta surat kendaraan tanpa menunjukkan identitas resmi.
“Haknya apa, Pak?” tanya pengendara yang merekam dari dalam kendaraan.
“Saya polisi, mana,” jawab pria tersebut dari luar mobil.
Baca Juga: Momen Haru DJ Panda Datangi RS untuk Temui Baby Andrew, Tapi Ditolak Erika Carlina!
Pengemudi menolak menyerahkan dokumen kendaraan karena pria itu tidak memperlihatkan kartu identitas atau tanda pengenal sebagai aparat. Tidak ada penyelesaian dalam video tersebut, dan ketegangan terus berlangsung hingga rekaman berakhir.
Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai insiden ini. Belum diketahui secara pasti apakah pria tersebut benar merupakan anggota kepolisian atau bukan.
Warganet ramai menyoroti kejadian itu. Sebagian mempertanyakan legalitas tindakan pria tersebut. Banyak yang mendesak aparat kepolisian untuk segera melakukan klarifikasi.
Beberapa pengguna media sosial juga mengaitkan kejadian ini dengan maraknya kasus penyalahgunaan nama institusi.
Baca Juga: Miris! TKW Asal Jambi Diduga Dipaksa Bekerja Tanpa Istirahat di Malaysia, Video Viral di TikTok
Pengamat keamanan sipil menyarankan masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap individu yang mengaku sebagai aparat, terutama jika tidak menunjukkan identitas resmi.
Dalam situasi mencurigakan, masyarakat disarankan tetap berada di dalam kendaraan, merekam kejadian, dan menghubungi pihak berwajib melalui call center 110.
Fenomena penyamaran sebagai petugas sering terjadi di wilayah perkotaan. Aksi tersebut dapat membahayakan keselamatan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.