BATANG HARI, MATAJAMBI.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Bulian menerima kunjungan Tim Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan dari Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu (10/6/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Sinkronisasi dan Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan di Provinsi Jambi yang bertujuan memperkuat sistem pemasyarakatan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai prinsip hak asasi manusia.
Tim tiba di Lapas Kelas IIB Muara Bulian sekitar pukul 12.30 WIB dan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Muara Bulian, M. Ilham Santoso Sahdani, bersama jajaran pejabat dan petugas lapas.
Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan pengumpulan data dan peninjauan langsung terhadap berbagai fasilitas yang menjadi bagian penting dalam tata kelola pemasyarakatan. Kegiatan berlangsung hingga pukul 14.00 WIB dengan fokus pada evaluasi program pembinaan serta fasilitas pendukung di lingkungan lapas.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Muara Bulian yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.
Selain SAE, tim juga meninjau Kios Pangan Lapas Muara Bulian, yang menjadi bagian dari implementasi program pemberdayaan dan kemandirian warga binaan. Peninjauan turut dilakukan ke blok hunian warga binaan, klinik kesehatan, fasilitas bimbingan kerja, hingga dapur lapas guna melihat secara langsung kondisi pelayanan dan pembinaan yang diberikan.Kegiatan ini bertujuan menghimpun data dan informasi terkait tiga agenda utama pemasyarakatan, yakni tindak lanjut rekomendasi kebijakan penanganan overstaying, strategi penanganan overcrowding atau kelebihan kapasitas hunian, serta penguatan tata kelola data pemasyarakatan.
Permasalahan overcrowding menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga binaan, termasuk akses terhadap kesehatan, pembinaan, keamanan, dan pelayanan lainnya sesuai standar hak asasi manusia.
Melalui kunjungan ini, pemerintah berharap tercipta sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif antara pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pembinaan.
Seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Tim Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Muara Bulian berlangsung aman, tertib, dan lancar.