JAKARTA, MATAJAMBI.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina (Persero) untuk periode 2018-2023.
Riva diduga melakukan praktik pencampuran bahan bakar dengan membeli pertalite (RON 90) dan mencampurnya hingga menyerupai pertamax (RON 92).
"Modus yang ditemukan adalah RON 90 dibeli, tetapi dibayar dengan harga RON 92. Kemudian dilakukan pencampuran atau oplosan," ungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2025.
Sebagai informasi, Research Octane Number (RON) 90 adalah jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu pertalite yang mendapat subsidi dari pemerintah. Sedangkan, RON 92 merupakan jenis pertamax yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap detonasi pada mesin kendaraan.
Baca Juga: Blak-blakan! Begini Modus Korupsi BBM yang Rugikan Negara Ratusan Triliun!
Namun, Qohar belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait teknik yang digunakan dalam proses pencampuran BBM tersebut.
"Kami akan membuka semua informasi setelah penyidikan selesai agar bisa diketahui oleh masyarakat luas," tegasnya.
Kasus ini juga menyeret dugaan manipulasi harga dalam proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang. Qohar mengungkapkan bahwa dalam aktivitas impor ini, ditemukan adanya markup pada biaya pengiriman yang dilakukan oleh tersangka Yoki Firnandi, selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
"Akibat praktik markup tersebut, negara harus menanggung kenaikan biaya pengiriman yang mencapai 13-15 persen secara tidak sah," tambahnya.
Baca Juga: Gaya Keren Tanpa Ribet! Inilah 10 Fashion Item yang Tidak Akan Pernah Ketinggalan Zaman
Lebih lanjut, Qohar menjelaskan bahwa ketika sebagian besar kebutuhan minyak dalam negeri dipenuhi melalui impor ilegal, hal ini berimbas pada kenaikan harga dasar yang menjadi acuan penetapan indeks pasar BBM. Efek domino dari praktik tersebut juga menyebabkan peningkatan jumlah kompensasi serta subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Situasi ini menjadi faktor utama dalam perhitungan subsidi dan kompensasi BBM yang dibebankan kepada APBN setiap tahunnya," ungkapnya.
Mengutip laman resmi AHM, pemilihan bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan dapat memengaruhi performa mesin. RON adalah ukuran perbandingan antara heptana dan isooktana dalam bahan bakar. Jika kendaraan menggunakan BBM dengan angka oktan yang lebih rendah dari rekomendasi, maka kinerjanya akan menurun. Sebaliknya, penggunaan oktan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan knocking atau pembakaran tidak sempurna.
Kasus dugaan pengoplosan BBM ini berisiko merusak mesin kendaraan. Setiap jenis bahan bakar mengandung zat aditif yang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan mesin.