JAMBI, MATAJAMBI.COM – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus didorong melalui sinergi antara pemerintah dan petani. Hal ini terlihat dalam kegiatan rembuk tani yang digelar di Aula BPSDM Provinsi Jambi, Kamis 30 April 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta PT Pupuk Indonesia sebagai mitra strategis di sektor pertanian.
Kegiantan tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi para petani untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, khususnya terkait kebutuhan dan distribusi pupuk. Aspirasi yang disampaikan langsung mendapat respons dari pemerintah dan pihak terkait sebagai bentuk komitmen dalam memperbaiki sistem pertanian.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa petani memiliki peran vital dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan produksi pangan sangat ditentukan oleh peran aktif petani di lapangan.
“Tanpa kehadiran para petani, mustahil kita bisa mencapai swasembada pangan seperti yang ditargetkan saat ini,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai prioritas utama pembangunan, paparnya.
Pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan kebijakan pupuk agar lebih sederhana dan mudah diakses petani. Mekanisme penyaluran dimulai dari usulan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang menyusun RDKK berdasarkan data CPCL.
Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan ke Kementerian Pertanian untuk kemudian diarahkan kepada PT Pupuk Indonesia dalam penyediaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi, yang selanjutnya disalurkan langsung kepada petani.“Pemerintah tetap membagi pupuk dalam dua kategori, yakni subsidi dan non-subsidi, agar kebutuhan petani dapat terpenuhi secara proporsional,” jelasnya.
Untuk wilayah Jambi, ketersediaan pupuk disebut berada dalam kondisi aman dan sesuai kebutuhan. Jika masih ditemukan kendala distribusi, hal tersebut dinilai hanya bersifat teknis dan memerlukan waktu penyesuaian.
Direktur Operasional Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo, menyampaikan bahwa pihaknya terus menerima masukan dari petani terkait komoditas yang perlu masuk dalam skema subsidi.
“Saat ini kami masih menjalankan skema untuk 10 komoditas, termasuk penambahan singkong sebagai komoditas terbaru,” ungkapnya.
Ia menilai masukan dari petani sangat penting untuk menyempurnakan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan, imbuhnya.