“Ini merupakan undangan resmi. Ketidakhadiran mereka menimbulkan tanda tanya. Padahal kedua instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sangat berkaitan dengan persoalan ini. Kita ingin masalah ini diselesaikan secara tuntas,” tegasnya.Sementara itu, Direktur PT SHPI Simon Lawrence menyatakan bahwa pihak perusahaan siap menindaklanjuti berbagai masukan dan tuntutan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Ia memastikan perusahaan akan melakukan pembenahan terhadap 11 tuntutan pekerja yang belum terealisasi.
“Kami dari PT SHPI akan menindaklanjuti tuntutan para pekerja yang belum dipenuhi. Untuk upah kerja akan disesuaikan dengan UMK, seluruh pekerja juga akan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta sistem kerja akan diatur menggunakan sistem shift,” ujar Simon.
Rapat Dengar Pendapat tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam sebuah berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan pekerja, pihak perusahaan, Kepala Desa Bajubang Laut, serta Wakil Ketua DPRD Batang Hari M. Firdaus.Firdaus menegaskan bahwa kesepakatan tersebut harus segera dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
“Kesepakatan ini harus dijalankan oleh PT SHPI dalam waktu satu minggu. Jika tidak dilaksanakan, maka DPRD bersama pihak terkait akan mengambil langkah tegas, termasuk menutup operasional perusahaan,” tegas Firdaus.