BATANG HARI, MATAJAMBI.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Bulian turut ambil bagian dalam Apel Bersama Nasional yang digelar secara virtual pada Senin, 12 Januari 2026.
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Lapas Muara Bulian, M. Ilham Santoso Sahdani, bersama seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk kesiapan mengawali tahun kerja dengan semangat baru.
Apel nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang bertindak sebagai pembina apel.
Momentum tersebut menjadi ajang penguatan koordinasi dan konsolidasi antarunit kerja di lingkungan penegakan hukum dan pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Kalapas Muara Bulian, M. Ilham Santoso Sahdani, menegaskan bahwa keikutsertaan seluruh jajarannya dalam apel ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam membangun sistem pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, kegiatan apel bersama ini tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga sarana memperkuat disiplin kerja, integritas, serta komitmen moral seluruh petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.“Melalui kegiatan ini, kami memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meneguhkan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada warga binaan dan masyarakat,” ujar Ilham.
Seluruh rangkaian apel diikuti oleh jajaran Lapas Muara Bulian dengan penuh ketertiban dan kedisiplinan. Hal ini mencerminkan kesiapan institusi dalam memasuki tahun kerja 2026 dengan semangat baru, sekaligus memperkuat sinergi antarpegawai.
Kegiatan ini juga menjadi pengingat pentingnya membangun sistem pemasyarakatan yang humanis, berkeadilan, dan berintegritas, sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang hukum dan HAM.
Melalui apel bersama ini, diharapkan seluruh petugas pemasyarakatan, termasuk di Lapas Kelas IIB Muara Bulian, semakin solid dan termotivasi dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, serta pelayanan kepada warga binaan secara profesional dan berkeadilan.
Dengan penguatan koordinasi di tingkat nasional, jajaran pemasyarakatan di daerah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam praktik pelayanan yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.