JAKARTA, MATAJAMBI.COM - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dengan tegas membantah tudingan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam upaya menjegal pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada 2024. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, yang sebelumnya menyebut adanya pengaruh dari kelompok tertentu, termasuk 'Mulyono dan Geng', yang diduga menghalangi PDIP dalam mengusung Anies sebagai calon Gubernur Jawa Barat.
Ari Dwipayana menekankan bahwa keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang adalah hasil dari mekanisme internal partai politik masing-masing. Setiap partai, lanjutnya, memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan keputusan mereka sendiri, termasuk dalam hal pencalonan kandidat. Oleh karena itu, Ari mengingatkan bahwa tidak seharusnya persoalan internal partai politik selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat 30 Agustus 2024, Ari menyatakan bahwa menyalahkan Presiden Jokowi atas keputusan internal partai-partai politik adalah sesuatu yang tidak berdasar. "Keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing," tegas Ari.
Pernyataan Ari ini muncul setelah Ono Surono, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, mengungkapkan bahwa partainya sebenarnya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan untuk mempertimbangkan pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun, komunikasi tersebut tidak menghasilkan pencalonan Anies. Ono mengisyaratkan bahwa ada kekuatan lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.
Baca Juga : Perpaduan Harmonis Sastra Inggris dan Komunikasi Digital dalam Program Creative Digital English
Ono Surono secara spesifik menyebut sosok bernama 'Mulyono' dan kelompoknya yang diduga menjadi penghalang dalam pencalonan Anies oleh PDIP di Pilgub Jabar. Pernyataan ini disampaikan Ono dalam sebuah konferensi pers di kantor KPU Jawa Barat, Kamis 29 Agustus 2024, setelah mengantar pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Pilgub Jabar.
Kontroversi ini memunculkan spekulasi di kalangan publik tentang siapa sebenarnya 'Mulyono dan geng' yang disebut Ono Surono. Meski begitu, hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai identitas atau peran dari kelompok tersebut.
Ari Dwipayana berharap agar isu ini tidak terus bergulir dengan mengaitkannya pada Presiden Jokowi, karena hal itu hanya akan menambah ketidakjelasan dan memperkeruh situasi politik. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki keterlibatan dalam keputusan-keputusan internal partai, termasuk terkait pencalonan kepala daerah.
Sementara itu, kontroversi seputar pencalonan Anies Baswedan terus menjadi perhatian publik, terutama menjelang Pilkada 2024. Anies, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki basis dukungan cukup kuat, sehingga setiap langkah politiknya selalu menjadi sorotan. Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai pencalonan Anies di berbagai daerah masih tergantung pada dinamika internal partai-partai yang akan mengusungnya.
Perdebatan mengenai peran 'Mulyono dan geng' serta tuduhan cawe-cawe Presiden Jokowi mencerminkan ketatnya persaingan politik menjelang Pilkada 2024. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya proses pencalonan di tingkat partai, yang sering kali melibatkan berbagai faktor dan kepentingan yang kompleks. Namun, pada akhirnya, siapa pun yang maju sebagai calon akan ditentukan melalui proses politik yang berjalan sesuai dengan mekanisme internal partai masing-masing.*