Pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris: Setelah nama PT disetujui, notaris akan membuat akta pendirian yang memuat anggaran dasar perusahaan dan informasi tentang pemegang saham serta pengurus.
Pengesahan dari Kemenkumham: Setelah akta pendirian selesai, dokumen tersebut harus didaftarkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan legal.
Registrasi Pajak: Setelah PT resmi didirikan, perusahaan harus mendaftar di kantor pajak setempat untuk mendapatkan NPWP perusahaan dan memulai kewajiban perpajakan.
Pengajuan Izin Usaha dan NIB melalui OSS: Izin usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa didapatkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). NIB berfungsi sebagai identitas perusahaan dan izin operasional.
Peraturan Terbaru Terkait Modal Dasar PT
Salah satu perubahan signifikan dalam aturan pendirian PT di Indonesia adalah terkait modal dasar yang diperlukan. Sebelumnya, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memiliki modal dasar minimal Rp50 juta. Namun, melalui UU Cipta Kerja (Omnibus Law), persyaratan modal dasar kini telah disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham. Ini berarti, besaran modal dasar tidak lagi diatur secara kaku dan dapat ditentukan oleh pemilik bisnis sesuai kemampuan mereka.
Perubahan ini sangat membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ingin mendirikan PT namun terkendala oleh besarnya modal yang harus disetorkan. Dengan aturan yang lebih fleksibel, banyak UMKM kini bisa mendapatkan status PT tanpa harus membebani keuangan mereka.
Kemudahan Pendirian PT bagi UMKM
Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan kategori PT Perseorangan yang mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan PT dengan lebih efisien. PT Perseorangan hanya membutuhkan satu orang sebagai pemegang saham sekaligus direktur, sehingga proses pendiriannya lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan PT biasa. Ini adalah solusi ideal bagi pelaku usaha kecil yang ingin memiliki badan hukum resmi.
Biaya Pendirian PT
Biaya untuk mendirikan PT bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti notaris yang dipilih dan lokasi perusahaan. Berikut adalah beberapa biaya yang umum dalam proses pendirian PT:
Biaya Notaris: Notaris mengenakan biaya untuk pembuatan akta pendirian. Besaran biaya ini bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas struktur PT dan kebijakan notaris.
Biaya Pengesahan Hukum: Kemenkumham juga mengenakan biaya untuk pengesahan pendirian PT.
Biaya Izin Usaha dan NIB: Meskipun proses OSS tidak dikenakan biaya, beberapa jenis izin usaha mungkin memerlukan biaya tambahan, tergantung pada sektor usaha.
Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Mendirikan PT
Saat mendirikan PT, ada beberapa kesalahan umum yang sebaiknya dihindari untuk memastikan proses berjalan lancar:
Kelengkapan Dokumen: Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap sebelum memulai proses. Kekurangan dokumen bisa memperlambat pendirian PT.
Pemilihan Nama PT: Nama PT yang tidak sesuai dengan peraturan atau sudah digunakan oleh perusahaan lain bisa menyebabkan penolakan dari Kemenkumham.
Tidak Memahami Aturan Modal Dasar: Kesalahan dalam menentukan modal dasar PT juga bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Pastikan modal yang disetorkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.