JAKARTA, MATAJAMBI.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, langsung mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kader setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Kamis 20 Februari 2025.
Hasto diduga terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Dalam instruksi yang tertuang dalam surat resmi DPP PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati menegaskan bahwa partainya sudah terbiasa menghadapi tekanan politik. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyampaikan pesan Megawati dalam konferensi pers.
“Tetap tenang, bersiap menghadapi segala kemungkinan, dan siaga penuh. Ibu Megawati akan langsung mengambil kendali partai dan tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen,” ujar Komaruddin.
Baca Juga: Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir Resmi Dilantik, Awal Baru untuk Muaro Jambi
Salah satu instruksi penting Megawati adalah penundaan agenda retreat PDIP yang sedianya digelar di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diperintahkan untuk menghentikan perjalanan mereka menuju Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Demi menjaga soliditas partai, perjalanan ke Magelang harus dihentikan sementara. Semua kader tetap dalam komunikasi aktif dan siap menerima perintah dari Ketua Umum,” lanjutnya.
Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus suap PAW DPR maupun perintangan penyidikan. Menurutnya, KPK tidak memiliki bukti kuat untuk melakukan penahanan terhadap Hasto.
“Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan Mas Hasto. Ini tindakan yang keliru, dan kami akan melawan,” kata Maqdir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Fadhil Arief dan Bakhtiar Resmi Dilantik Presiden Prabowo Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari
Ia juga mempertanyakan urgensi penahanan Hasto yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. “Ini bukan akhir dari perjuangan kami, ini adalah awal dari perlawanan hukum yang akan kami tempuh,” tegas Maqdir.
Penahanan Hasto Kristiyanto diprediksi akan mengguncang dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029. Sebagai sekjen partai yang memiliki pengaruh besar, kasus ini bisa berdampak pada strategi politik PDIP ke depan.
Beberapa pengamat menilai, langkah Megawati mengambil alih kendali partai menunjukkan keseriusan PDIP dalam menghadapi situasi ini.
Sementara itu, spekulasi politik pun berkembang. Beberapa pihak menduga ada upaya sistematis untuk melemahkan PDIP di tengah tahun politik. Namun, di sisi lain, KPK tetap pada pendiriannya bahwa kasus ini murni penegakan hukum tanpa intervensi politik.