Ia mengakui bahwa fasilitas di kawasan Danau Letang saat ini masih sederhana dan banyak bergantung pada kerja keras warga serta pengelola setempat. Namun, di balik keterbatasan itu, Sudarto melihat peluang besar untuk dikembangkan.
“Kita bersyukur keindahannya masih alami. Walaupun sentuhan pembangunan pemerintah belum maksimal, potensinya sudah terlihat. Tugas kita bersama adalah mengubah potensi itu menjadi kenyataan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Aspirasi Warga Akan Dibawa ke Musrenbang
Dalam reses tersebut, berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari perbaikan lingkungan, penambahan fasilitas umum, pengembangan wisata, hingga persoalan teknis pengelolaan Danau Letang.
H. Sudarto memastikan seluruh masukan warga telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui jalur resmi pemerintahan.
“Semua aspirasi Bapak Ibu sudah saya catat satu per satu. Insya Allah tidak berhenti di sini. Aspirasi ini akan kami bawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Kami akan dorong Pemkab Batang Hari agar memprioritaskan Danau Letang menjadi ikon pariwisata daerah,” ujarnya.
Sudarto juga memaparkan sejumlah langkah yang telah diperjuangkannya selama bertugas di Komisi II DPRD Batang Hari. Ia menyebut telah melakukan koordinasi hingga ke tingkat provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera.
Beberapa progres yang telah dilakukan antara lain bantuan pembersihan kawasan dari Balai Air, usulan pembangunan jogging track keliling danau, serta pelepasliaran 75.000 ekor bibit ikan asli danau dari Dinas Perikanan Provinsi.
“Kami sudah berkoordinasi sampai ke tingkat pusat. Tim juga sudah turun melakukan pengukuran. Artinya, Danau Letang sudah masuk dalam perencanaan. Tinggal kita kawal bersama agar anggaran bisa turun dan wajah Danau Letang berubah lebih baik,” jelasnya.
Pengelola Keluhkan Pajak, Status Tanah, dan Fasilitas Wi-Fi
Dalam sesi dialog, pengelola Danau Letang, Anton, turut menyampaikan sejumlah keluhan. Di antaranya terkait kewajiban setoran pajak daerah atau PAD yang dinilai belum sebanding dengan perhatian pembangunan dari pemerintah.
Selain itu, Anton juga menyampaikan persoalan status aset tanah serta terhentinya fasilitas Wi-Fi yang selama ini bermanfaat bagi pelajar dan mahasiswa peneliti.