Ia juga menyampaikan bahwa para hakim telah mengajukan usulan kenaikan gaji sebesar 142%. Angka ini dianggap seimbang dengan risiko pekerjaan mereka, meskipun masih jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan gaji di sektor-sektor lain seperti Kementerian Keuangan.
Jusran Ipandi, seorang hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan, menambahkan keluh kesahnya dengan menyatakan bahwa para hakim saat ini digaji tanpa dasar hukum yang jelas. Ia merasa ironis, profesi yang berkutat dengan masalah hukum justru menghadapi ketidakjelasan hukum dalam hal gaji dan kesejahteraan.
"Kami hakim, Pak. Kami berjibaku dengan hukum, tetapi gaji kami justru tanpa dasar hukum. Kami sudah menunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kepastian soal kesejahteraan kami," kata Jusran dengan nada kecewa.
Dalam pertemuan tersebut, para hakim berharap agar isu kesejahteraan mereka dapat menjadi perhatian serius oleh DPR dan pemerintah. Mereka tidak menuntut gaji yang tinggi, tetapi berharap agar pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, mengingat tanggung jawab besar yang mereka emban.
"Kami hanya ingin hidup layak, Pak. Tidak perlu kaya raya, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami dan keluarga kami," pungkas Aji Prakoso.
Baca Juga : Baim Wong Dibuat Bingung, Paula Verhoeven Sudah Bahas Harta Gana-gini Sebelum Digugat Cerai
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan DPR lainnya yang hadir dalam audiensi tersebut menyatakan akan memperjuangkan aspirasi para hakim. Mereka berjanji akan membahas lebih lanjut mengenai usulan kenaikan gaji para hakim, serta mengevaluasi kebijakan terkait kesejahteraan para penegak hukum di Indonesia.
"Kami akan berupaya untuk memperjuangkan hal ini di parlemen. Kesejahteraan hakim adalah isu penting yang tidak bisa diabaikan, mengingat peran mereka yang sangat vital dalam menegakkan hukum dan keadilan," ujar Dasco.
Audiensi ini memberikan gambaran nyata tentang perjuangan para hakim di Indonesia yang tak hanya menghadapi masalah hukum di meja hijau, tetapi juga di kehidupan sehari-hari mereka. Harapan besar kini tertuju pada langkah lanjutan pemerintah dan DPR dalam memperbaiki kesejahteraan para hakim agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih baik tanpa terbebani masalah finansial.*