Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Katamso menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap mendukung penuh pelaksanaan MCP dan memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi di wilayahnya.
"Kami sangat mengapresiasi langkah KPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih bersih dan akuntabel," tuturnya.
Baca Juga: Saaih Halilintar Pamer Rumah Baru Seharga Rp120 Miliar, Desain Mewah & Fasilitas Super Lengkap!
Selain itu, Wabup juga menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), serta memperkuat sistem digitalisasi dalam administrasi pemerintahan guna mengurangi potensi kecurangan dan kebocoran anggaran.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Tanjung Jabung Barat berencana mengembangkan program pelatihan antikorupsi bagi pejabat daerah, meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan, serta mempercepat implementasi sistem e-government untuk memastikan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Dengan adanya IPKD MCP 2025, diharapkan setiap daerah, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, bersih dari praktik korupsi, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.