BATANGHARI, MATAJAMBI.COM – Upaya mempercepat pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kabupaten. Diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan pusat agar program strategis berjalan efektif dan menyentuh masyarakat secara menyeluruh.
Hal ini menjadi perhatian utama Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, yang konsisten menjalin komunikasi intensif dengan jajaran kementerian. Fadhil menilai, tanpa dukungan langsung dari pemerintah pusat, banyak rencana pembangunan di daerah akan stagnan atau bahkan gagal diwujudkan.
Salah satu bentuk nyata dari sinergi tersebut terlihat saat Fadhil Arief bersama sejumlah pejabat teknis dan Asisten Daerah menyambangi kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Rabu 16April 2025. Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, Fadhil menyampaikan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Batanghari.
Sekolah tersebut direncanakan berdiri di Jalan Lintas Jambi–Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, di atas lahan seluas lima hektare yang sudah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti rumah ibadah, sumur air bersih, serta gedung-gedung yang dapat dikembangkan menjadi ruang kelas dan asrama.
Baca Juga: Disudutkan Hakim Soal Perselingkuhan, Paula Verhoeven Curhat ke Hotman Paris: Saya Dipermalukan Satu Indonesia
"Ini bagian dari komitmen kami dalam memutus rantai kemiskinan di Batanghari. Pendidikan adalah kunci utama mobilitas sosial, dan Sekolah Rakyat adalah jawaban untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak," terang Fadhil dalam audiensi tersebut.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan gratis berbasis asrama (boarding school) yang digagas oleh Kementerian Sosial untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Tujuannya tak sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga menanamkan nilai karakter, membentuk kepribadian tangguh, serta membekali mereka dengan keterampilan hidup.
Gus Ipul menyambut baik inisiatif dari Kabupaten Batanghari dan menjelaskan bahwa pemerintah pusat kini tengah menyeleksi sejumlah daerah yang mengajukan diri sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya kesiapan lahan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai syarat utama.
"Sudah banyak kepala daerah yang mengajukan program ini. Kami dari Kemensos tentu terbuka untuk daerah yang siap secara teknis dan administratif, termasuk soal lahan minimal lima hektare," ujar Gus Ipul.
Baca Juga: Ogah Minta Maaf, Nathalie Holscher Balas Kritik Bupati Sidrap: 'Kalau Club Salah, Jangan Seret Nama Saya'
Fadhil berharap usulan Batanghari segera direalisasikan dan menjadi pilot project Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi. Ia juga mengajak berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia di daerah.
Sebagai tambahan informasi, pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia diharapkan mulai berjalan secara bertahap pada tahun anggaran 2025–2026, seiring dengan fokus pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan memperluas akses pendidikan berkualitas di wilayah tertinggal dan miskin ekstrem.