JAMBI, MATAJAMBI.COM - Rencana pemekaran wilayah di Provinsi Jambi kembali mencuat dan menjadi sorotan. Tak tanggung-tanggung, ada enam wilayah baru yang digadang-gadang bakal memperkuat struktur administratif di provinsi ini.
Gagasan ini bukan sekadar wacana, sebab salah satu wilayah bahkan telah resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang menjadi pintu awal menuju pemekaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bungo menjadi satu-satunya daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dan kini tengah diproses di tingkat pusat.
Rencananya, wilayah ini akan dimekarkan menjadi Kabupaten Muara Bungo dan Kota Muara Bungo, menjadikannya pionir dalam proyek pemekaran di Jambi.
Baca Juga: Tak Main-main, Bupati Batanghari Ultimatum BPD: Utamakan Desa, Bukan Kepentingan Pribadi!
"Prosesnya panjang, dari usulan daerah, rekomendasi provinsi, hingga masuk ke Prolegnas. Saat ini baru Bungo yang berhasil melangkah sejauh itu," ujar Sudirman saat dikonfirmasi.
Usulan pemekaran lainnya, kata dia, juga telah disiapkan oleh lima kabupaten lain. Namun, baru Bungo yang berhasil mencatatkan namanya dalam daftar prioritas legislasi nasional.
Ini menunjukkan pentingnya keseriusan dan koordinasi lintas sektor untuk mendorong percepatan proses pemekaran wilayah.
Sesuai prosedur, pemekaran wilayah harus diawali dengan kajian administratif, geografis, dan potensi daerah oleh pemerintah kabupaten.
Baca Juga: Istri Minta Uang Pesantren Anak, Suami Malah Ngamuk dan Aniaya! Bayi 6 Bulan Jadi Korban
Setelah itu, usulan diteruskan ke pemerintah provinsi dan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Ada pula jalur alternatif yakni melalui inisiatif DPR RI, namun tetap harus memenuhi syarat administratif yang ketat.
Sudirman juga menekankan pentingnya konsolidasi antar kepala daerah untuk melobi pihak pusat, terutama Mendagri dan legislatif, agar pemekaran ini tidak sekadar menjadi wacana.
Jika seluruh rencana ini terealisasi, maka struktur administratif Provinsi Jambi yang kini terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, akan bertambah menjadi 14 kabupaten dan 3 kota, atau total 17 daerah administratif.