MATAJAMBI.COM - Dalam upaya menyerap kondisi nyata masyarakat di pelosok, Gubernur Jambi Al Haris bersama sejumlah pejabat, termasuk perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi, menggelar program "Perjalanan Pejabat Tidur di Dusun" (PARTISUN).
Program ini menjadi wadah bagi para pejabat untuk melihat langsung kebutuhan mendesak di bidang infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah tertinggal.
Tidak hanya memfokuskan perhatian pada kondisi jalan, Gubernur juga menggandeng Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ariesto Harun Wijaya, guna mengawal pelaksanaan program bedah rumah dalam kerangka Pro Jambi Tangguh 2025.
Dalam kegiatan yang berlangsung di lintasan wilayah Kerinci hingga Sungai Penuh tersebut, Ariesto bersama tim turut melakukan kunjungan ke sejumlah titik pemukiman yang teridentifikasi sebagai kawasan tidak layak huni.
Baca Juga: Demi Kelancaran Jamaah Haji 2025, Gubernur Jambi Hentikan Sementara Truk Batubara! Simak Jadwal Penghentian Lengkapnya
Kegiatan itu diusung dengan tema “Giat Bedah Rumah Pro Jambi Tangguh: Menelusuri Harapan di Tengah Kawasan Kumuh.”
Ariesto menjelaskan bahwa program revitalisasi rumah tak layak huni ini kembali dijalankan dengan menyasar wilayah kumuh seluas sekitar 10 hingga 15 hektar yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Salah satu lokasi yang menjadi titik perhatian adalah Desa Sungai Ning, Kecamatan Bungkal, Kota Sungai Penuh, di mana tim menyusuri area padat penduduk dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan.
Tim gabungan yang terlibat dalam kunjungan ini mencakup unsur Dinas Permukiman Kota Sungai Penuh, perangkat desa setempat, dan teknisi dari Dinas PUPR Provinsi Jambi. Mereka menelusuri gang-gang sempit dan rumah-rumah tua yang memperlihatkan ketimpangan sosial yang cukup mencolok.
Baca Juga: Dinas PUPR Jambi Mulai Lakukan Peninjauan Lapangan Calon Penerima Program Rumah Layak Huni 2025
Dari hasil observasi di lapangan, Ariesto menyebutkan bahwa banyak rumah yang secara fisik sangat tidak layak huni, justru tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Temuan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara data resmi dengan realitas di masyarakat.
“Data lapangan menunjukkan fakta yang jauh lebih menyedihkan dibandingkan yang tercatat secara administratif.
Banyak warga yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan, justru tidak terdeteksi dalam sistem DTKS. Ini jadi tantangan besar dalam memastikan keadilan distribusi bantuan," ungkapnya.
Ia pun menyesalkan adanya ketimpangan ini, karena rumah milik warga yang tergolong miskin dan tidak layak huni, luput dari perhatian hanya karena tak tercatat dalam data resmi.