DHAKA, MATAJAMBI.COM - Ribuan mahasiswa bersenjatakan tongkat dan batu terlibat bentrokan dengan polisi bersenjata di Dhaka pada Kamis, 18 Juli 2024. Pemerintah Bangladesh memutus beberapa layanan internet seluler dalam upaya meredam protes anti-kuota pekerjaan pemerintah yang telah menewaskan sedikitnya 12 orang dalam minggu ini.
Protes nasional ini merupakan yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempatnya. Gelombang protes ini dipicu oleh tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda, dengan hampir seperlima dari 170 juta penduduk Bangladesh tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan.
Bentrokan berdarah di Dhaka pada Kamis ini menyebabkan enam orang tewas, termasuk seorang supir bis yang jenazahnya ditemukan dengan luka tembak di dada dan seorang mahasiswa, menurut keterangan pejabat kepada kantor berita Reuters. Selain itu, ratusan orang lainnya dilaporkan terluka.
Menteri Hukum Anisul Huq menyatakan bahwa pemerintah siap berdialog dengan para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah menghentikan kebijakan alokasi 30 persen pekerjaan pemerintah untuk keluarga-keluarga yang berjuang dalam perang kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971.
Baca Juga : Mitos atau Fakta? Mengapa Menghisap Racun Ular Tidak Efektif dan Apa yang Harus Dilakukan
Baca Juga : Putri Leonor Naksir Gavi: Akankah Pemain Muda Barcelona Jadi Raja Spanyol?
Meskipun demikian, hingga saat ini, Perdana Menteri Hasina, putri dari Sheikh Mujibur Rahman yang memimpin Bangladesh menuju kemerdekaan, tetap menolak tuntutan tersebut. "Kami siap duduk dan berdiskusi kapan pun mereka mau," ujar Huq.
Sebelumnya, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di dekat kampus sebuah universitas di Dhaka. Selain itu, pihak berwenang juga memutus beberapa layanan internet seluler guna membatasi penyebaran informasi mengenai demonstrasi. Polisi kembali menembakkan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa yang melempari batu dan memblokir jalan raya di kota pelabuhan selatan Chittagong.
Kedutaan Besar AS di Dhaka mengumumkan penutupan pada Kamis dan menyarankan warganya untuk menghindari demonstrasi serta pertemuan besar. Kedutaan Besar India juga mengeluarkan imbauan serupa.
Pihak berwenang menutup semua universitas negeri dan swasta tanpa batas waktu sejak Rabu, 17 Juli. Mereka juga mengerahkan polisi anti huru-hara serta pasukan paramiliter Penjaga Perbatasan ke kampus-kampus untuk menjaga ketertiban.
Pada 7 Agustus mendatang, Mahkamah Agung akan mendengar banding pemerintah terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan pemulihan kuota pekerjaan tersebut. Perdana Menteri Hasina telah meminta mahasiswa untuk bersabar hingga keputusan tersebut keluar.
Berbagai kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat, telah mendesak Bangladesh untuk melindungi para pengunjuk rasa yang berdemonstrasi secara damai dari kekerasan.*