MUAROJAMBI, MATAJAMBI.COM - Ratusan warga Dusun Empat, Sungai Beruang, Desa Tanjung Lebar, geram atas pemasangan portal yang dilakukan sepihak oleh PT Berkah Sawit Utama (BSU).
Di tengah protes besar-besaran yang berlangsung sejak pagi, manajer perkebunan justru memilih untuk tetap berada di dalam rapat dan menghindari dialog dengan warga.
Warga berkumpul di lokasi pemasangan portal yang dinilai menghambat akses utama mereka. Jalan tersebut telah digunakan masyarakat jauh sebelum perusahaan perkebunan berdiri. Dahulu, area ini dikelola oleh PT Asiatic Persada sebelum akhirnya berubah menjadi PT Berkah Sawit Utama.
Kepala Dusun Empat, Heldo Urbach, menegaskan bahwa pemasangan portal tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat maupun warga adalah tindakan sepihak yang merugikan masyarakat.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, Gajinya Lebih Tinggi dari Raffi Ahmad Tapi Ogah Ambil? Ini Alasannya!
“Sejak pagi warga sudah berkumpul di lokasi pemasangan portal. Kami menolak keras tindakan ini karena tidak ada musyawarah sebelumnya. Perusahaan langsung bertindak sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi warga,” ujar Heldo, Kamis Kemarin.
Lebih lanjut, Heldo menambahkan bahwa ia dan warga telah berusaha menemui manajer perkebunan untuk meminta klarifikasi, namun upaya tersebut sia-sia.
“Kami sudah berusaha hingga sore ini untuk bertemu dengan manajer. Sayangnya, beliau tidak bersedia menemui kami dan hanya mengutus pihak keamanan perusahaan,” ungkapnya.
Menurut keterangan pihak keamanan perusahaan, portal dipasang sebagai langkah untuk mengurangi aksi pencurian. Namun, warga menilai alasan tersebut mengada-ada dan tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga: Pengangkatan Stafsus Baru saat Terjadinya Efisiensi Anggaran Dianggap Sudah Sesuai Regulasi, Apa Manfaatnya?
“Portal ini selalu terkunci dan tidak pernah diawasi oleh pihak keamanan. Jika memang untuk keamanan, seharusnya ada penjagaan, bukan malah menutup akses warga,”* kata Heldo.
Sementara itu, Roni, salah satu tokoh masyarakat Dusun Sungai Beruang, menegaskan bahwa pemasangan portal ini berdampak langsung pada mata pencaharian warga.
“Kami dengan tegas menolak portal ini! Jalan yang mereka tutup adalah akses utama warga untuk bekerja, berdagang, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, perekonomian masyarakat bisa lumpuh,” tegasnya.
Warga berharap pihak perusahaan segera membuka kembali akses jalan dan berdialog dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Mereka juga meminta pemerintah daerah turun tangan agar konflik ini tidak semakin memanas.