JAMBI, MATAJAMBI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Ruang Swarna Bumi, Kamis 24 April 2025.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti sejumlah aspek strategis, khususnya terkait pengelolaan aset daerah yang dianggap belum berjalan secara maksimal.
Wakil Wali Kota Jambi, Diza Aljosha, hadir mewakili pemerintah kota dan menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghargai kritik dan masukan dari DPRD, terutama yang disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus).
“Seluruh catatan yang diberikan akan kami jadikan bahan evaluasi dan dasar pembenahan dalam tata kelola pemerintahan ke depan,” ujarnya tegas.
Salah satu fokus utama yang disorot DPRD adalah penggunaan aset milik pemerintah kota dan sarana pendukung di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dinilai berpotensi menghambat efisiensi pelayanan publik.
Baca Juga: Hari Otonomi Daerah ke-29 di Batanghari, Pemkab Tegaskan Komitmen Perangi Judi Online dan Narkoba“Masukan dari DPRD mencakup banyak instansi strategis seperti BKAD, Bagian Kesra, BPHTB, DPMPTSP, Dinas PUPR, hingga DLH. Kami akan mengkaji ulang seluruh aspek yang disorot, termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan pemanfaatan fasilitas,” ungkap Diza.
Rapat Paripurna ini bukan hanya menjadi forum formal penyampaian laporan, tetapi juga menjadi momen penting untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan roda pemerintahan di Kota Jambi.
Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan bertujuan menjatuhkan, melainkan demi mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Catatan yang kami sampaikan diharapkan bisa menjadi pemicu perubahan positif. Kami ingin melihat peningkatan PAD dan realisasi visi besar Kota Jambi sebagai kota yang bahagia dan sejahtera,” tegasnya.
Baca Juga: Bukan Jokowi, Justru Penggugatnya yang Tersandung Masalah Ijazah! Ini Faktanya
Yasir juga berharap agar hasil evaluasi ini mampu memperbaiki sistem pengelolaan aset dan memperkuat kinerja OPD secara keseluruhan, sehingga bisa berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.