JAKARTA, MATAJAMBI.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara terkait beredarnya video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas derek Dinas Perhubungan (Dishub) di kawasan Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.
Dalam rekaman yang ramai dibagikan di media sosial, terlihat seorang pengemudi bajaj memberikan sesuatu ke arah mobil derek bertuliskan “Dishub”. Narasi dari perekam video pun menuding adanya tindakan pemalakan oleh petugas Dishub terhadap sopir tersebut.
Menanggapi hal itu, Pramono langsung bergerak cepat dengan memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap petugas yang terekam dalam video tersebut.
“Saya langsung menghubungi Kepala Dinas, dan kemudian beliau memberikan rekaman testimoni dari sopir di wilayah Senen yang diduga menjadi korban,” ujar Pramono saat konferensi pers di Balai Kota, Senin, 30 Juni 2025.
Baca Juga: Peterpan Resmi Comeback! Tapi Uki Pilih Mundur, Alasannya Bikin Haru
Meski dalam pengakuannya, sopir bajaj itu menyatakan bahwa situasi yang terekam tidak sesuai dengan dugaan publik, Pramono tetap menekankan pentingnya pemeriksaan internal.
“Memang dalam testimoni disebutkan bahwa kejadian sebenarnya tidak seperti yang ramai dibicarakan. Namun saya tetap instruksikan agar petugas Dishub yang bersangkutan tetap diperiksa,” tegasnya.
Menurut Pramono, proses klarifikasi dan penyelidikan tetap perlu dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik serta memastikan tidak ada celah bagi praktik penyimpangan di lapangan.
“Saya ingin memastikan tidak ada lagi insiden seperti ini. Pelayanan publik harus bersih dan profesional,” tambahnya.
Baca Juga: Kenaikan Tarif Ojek Online Segera Diumumkan, Kemenhub: Sudah Masuk Tahap Akhir!
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota tim derek yang terlibat. Ia menjelaskan bahwa satu unit kendaraan derek biasanya berisi empat personel, namun saat ini identitas pasti penerima benda yang diberikan oleh sopir bajaj belum dapat dipastikan.
Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini pelayanan, termasuk di lingkungan Dinas Perhubungan.
“Kami akan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. Ini bagian dari upaya memperbaiki integritas sistem transportasi kota,” tutup Syafrin.